Masyarakat Madani

Artikel Pendidikan Kewarganegaraan

‘Masyarakat Madani’

‘Civil Society’

Romy Wahyu Saputra

NIM : 1602055001

 “ EKONOMI ISLAM 1R”

PAHMAN HABIBI , SE , MM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

PROF. DR HAMKA

JAKARTA

Pengetian

      Adanya beberapa kasus yang berkenaan dengan penindasan rakyat yang dilakukan oleh penguasa merupakan realitas yang baik melalui media elektronika maupun media cetak . Sebut saja kasus penindasa yang terjadi di Indonesia kettika Orde Baru masih berkuasa . Yakni penindasan terhadap keberadaan hak tanah rakyat yang diambil oleh penguasa dengan alasan pembangunan . Atau juga Realitas pengekangan dan pembungkaman kebebasan pers dengan adanya pembelaan beberapa media massa oleh penguasa , serta pembantaian para ulama ( kyai ) dengan dalih dukun santet sekitar tahun 1999 yang dilakukan oleh kelompok oknum yang tidak bertanggung jawab .

       Perlu dikajinya kembali kekuatan /masyarakat (civil) dalam konteks interaksi-relantionship  , baik antara rakyat dengan negara maupun antara rakyat dengan rakyat . Kedua pola hubungan interaktif tersebut akan memposisikan raktyat sebagai integral dalam komunitas masyarakat sipil yang memiliki kecerdasan , analisa kritis yang tajam serta mampu berinteraksi di lingkungannya secara demokratis dan berkeadaban .

Kemungkinan adanya kekuatan civil  sebagai bagian dari komunitas bangsa ini akan mengantarkan pada sebuah wacana yang saat ini berkembang , yakni Masyarakat Madani . Muncul bersamaan dengan proses modernisasi terutama pada saat terjadi transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakatt Barat modern , yang saat itu muncul dengan istilah Civil society . Civil Society dianggap sama dengan pengertian negara ( state ) yakni suattu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarkat lain .

       State dan Civil Society dipahami sebagai 2 buah entittas berbeda  , sejalan dengan proses pembentukan sosial ( sosial formattion ) dan perubahan-perubahan struktur politik Eropa sebagai pencerahan ( enelightnment ) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi ( As Hikam , 1999 ).

       Sebagai titik tolak , disini akan di definisikan masarakat madani berbagai pakar di berbagai neara yang menganalisa dan mengkaji fenomena masyarkat madani ini .

       Pertama , definisi yang dikemukakan oleh Zbigniew Rau dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet , ia mengatakn bahwa masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah , yang mengendalikan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung.

       Kedua , digambarkan oleh Hang Sung-Joo dengan latar belakang kasus Korea Selatan . Ia mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu , perkumpulan sukarela yang terbatas dari negara .

       Ketiga , definisi yang dikemukakan oleh Kim Sunhyuk , juga dari konteks Korea Selatan , iya mengatakan bahwa masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirintya dan gerakan – gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari semua .

       Diindonesia masyarakat madani mengalami penerjemahan yang berbeda – beda dengan sudut pandang yang berbaeda pula , seperti masyarakat madani  sendiri , masyarakat sipil , masyarakat kewargaan , masyarakat warga dan civil society (tanpa terjemahan).

·       Masyarakat Madani konsep ini merupakan pernerjemahan istilah dari konsep civil society yang pertama kali di gulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasioonal Dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istitqlal , 26 September 1995 di jakarta.

·       Masyarakat Sipil , merupakan penurunan langsung dari terma civil society . Istilah ini banyak di kemukakan oleh Mansour Fakih untuk menyebutkan prasyarat masyarakat dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar baru dan lebih baik.

·       Masyarakat kewaraan , merupakan kosep yang pernah digulirkan dalam Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia XII di Kupang NTT oleh M. Ryas Rasyid . Konsep ini merupakan respon dan keinginan unttuk menciptakan warga negara sebagai bagian integral negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan negara ( state).

·       Civil Society , konsep yang digulirkan oleh Muhammad AS. Hilam menurutya adalah wilayah – wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain keswadayaan .

Karaterisik Masyarakat Madani

      

       Terdapat beberapa karakterisitik masyarakat madani antara lain adanya Free Public Sphere , Demokratis , Toleransi , Pluralisme , Keadilan Sosial , dan Berkeadaban .

1.  Free Public Sphere

Adalah adanya kebebasan ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.

2.  Demokratis

Merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani , dimana dalam menjalin kehidupan , warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya.

3.  Toleran

Merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh seseorang.

4.  Pluralisme

Merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarat madani . Menurut Nurchollish Madjid adalah pertalian sejati bhineka tunggal dalam ikatan – ikatan keadaban.

5. Keadilan Sosial

Dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewjiban setiap warga negara.

       Dalam hal ini , menurut Dawam ada 3 strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memperdayakan masyarakat madani diindonesia .

1.  Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik . Strategi ini berpandangan bahwa sistim demokrasi tidak berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat.

2.  Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi . Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi .

3.  Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat kearah demokratis.